Menapak Rupiah, Membenam Bahasa

Bagi Jokowi, juga harapan seluruh rakyat Indonesia, rupiah segera bertaji. Bangkit dan berdaya saing tinggi. Apa pun diperjuangkan demi rupiah bernyali lagi. Ya, harusnya usaha itu tetap terkait alasan ekonomi: investasi tinggi atau penggunaan uang dolar dibatasi! Bisa juga tentang perizinan yang selama ini ingin dimudahkan. Langkah penyelamatan rupiah seperti ini tentu masih relevan.

Namun, karena nilai tukar rupiah tak kunjung untung, Presiden pun mulai bingung. Bertindak sederhana dengan menganggap bahasa sebagian sumber masalah. Anggapannya, investor terkendala berbahasa sehingga tak berminat  menanam modal di Indonesia. Benarkah?

Serta-merta pula Permen Permenaker Nomor 12 Tahun 2013 diubah. Intinya tenaga kerja asing tak perlu diuji kemampuan bahasa Indonesia alias boleh tetap berbahasa asal mereka. Di ruang publik atau di mana saja, kita akan segera mendengar celoteh bahasa mereka: bisa dalam bahasa Korea, Inggris, atau Belanda. Itu tentu tanpa waktu yang terlalu lama. Lagi-lagi ini demi rupiah berjaya. Bisakah?

Mengorbankan bahasa Indonesia demi ekonomi berjaya bukanlah yang pertama. Mungkin (tanpa) sengaja sudah sejak lama bahasa kita terseok-seok, disampingkan, bahkan tak berdaya. Gengsi tinggi untuk menggunakan bahasa asing menjadikan bahasa sendiri kalah bersaing. Mulai nama gedung, mal, dan merek dagang lain lebih bangga bila dilabeli dengan nama berbau asing. Bahkan di jalan raya tak jarang kita menemukan bahasa asing: exit tol dan car free day.

Berkali-kali penggunaan bahasa asing di ruang publik dibentengi. Badan Bahasa pun berusaha keras membenahi atau mengganti. Jakarta Convention Center dipadankan dengan Balai Sidang Jakarta, automatic teller machine diselaraskan dengan anjungan tunai mandiri, atau mass rapid transit dipadankan dengan massa raya terpadu. Begitu juga di bidang teknologi, istilah asing dicarikan sedekat mungkin dengan nama dalam bahasa Indonesia. Sebut saja kata unduh untuk mengurangi penggunaan kata asing download, unggah (mengganti upload), pindai (untuk scan), atau daring untuk beralih dari internet.  Langkah yang tak kalah membanggakan, yakni  pekerja asing diwajibkan untuk uji kompetisi bahasa Indonesia (UKBI/sejenis uji TOEFL ).

Namun, usaha itu kian tak berdaya. Benteng terakhir agar bahasa Indonesia mengglobal hanya akan menjadi cerita. Nilai Sumpah Pemuda yang dikumandangkan pada 28 Oktober 1928 hanya akan tertinggal bendera. Walau tidak dijajah, sudah sejak lama tanah dan air dikeruk negara asing. Sebut saja bijih besi dijual, tambang emas digali, dan hutan digunduli. Itu semua karena faktor ekonomi.  Kini yang tersisa bahasa Indonesia pun akan digadai hanya semata-mata tunduk pada investor.

Menduga bahasa Indonesia sebagai penghambat investasi asing harusnya tidak perlu serta-merta mengganti kebijakan. Biarkan saja investor itu yang menyesuaikan. Mereka datang ke Indonesia tentu pula dengan kemampuan dan persiapan. Di Australia, bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran wajib sekolah dasar selain bahasa Inggris, salah satunya di Newport Lakes Primary School.  Mereka menyadari Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dan berpotensi menjadi negara kuat serta berpengaruh di masa yang akan datang.

Pun di Korea Selatan dan Tiongkok, ratusan mahasiswa mereka dikirim ke Indonesia sekadar untuk belajar bahasa dan budaya Indonesia. Sejatinya, mereka terus membidik pasar Indonesia. Tunggu sajalah sambil kita juga terus berbenah.